Wajib pajak dan pelaku usaha perlu memahami berbagai perkembangan dalam regulasi perpajakan 2024. Perubahan tersebut mencakup tata cara penghitungan pajak, administrasi perpajakan, serta pembaruan sistem yang pemerintah siapkan untuk meningkatkan layanan pajak.
Bagi perusahaan, memahami perubahan aturan bukan sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, pemahaman yang baik membantu perusahaan menyusun perencanaan pajak, mengurangi kesalahan administrasi, dan menjaga kepatuhan.
Karena itu, perusahaan perlu mengikuti informasi resmi dan menyesuaikan proses internal ketika terdapat perubahan ketentuan.
Regulasi Perpajakan 2024 dan Perubahan PPh Pasal 21
Pada 2024, pemerintah menerapkan perubahan pada pemotongan PPh Pasal 21. Pemerintah menerapkan tarif efektif rata-rata untuk membantu penyederhanaan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada kondisi tertentu. Ketentuan tersebut berkaitan dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.
Dengan perubahan tersebut, perusahaan perlu menyesuaikan sistem penggajian dan perhitungan pajaknya.
Selain itu, bagian keuangan perlu melakukan pengecekan terhadap data penghasilan, tunjangan, dan komponen lain yang memengaruhi pemotongan pajak.
Persiapan Sistem Administrasi Perpajakan
Perkembangan berikutnya adalah penerbitan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Pemerintah menetapkan PMK tersebut pada Oktober 2024 sebagai dasar implementasi pembaruan administrasi perpajakan. Pemerintah kemudian mulai menerapkan Coretax pada 1 Januari 2025.
Coretax mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam sistem digital. Karena itu, perusahaan perlu memastikan data perpajakan tersusun dengan baik dan proses administrasinya siap mengikuti sistem baru.
Mengapa Perusahaan Perlu Mempersiapkan Data?
Data menjadi bagian penting dalam pengelolaan pajak. Kesalahan data dapat memengaruhi penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap:
- data wajib pajak;
- data transaksi;
- data penggajian;
- bukti pemotongan;
- serta dokumen pendukung perpajakan.
Dengan data yang rapi, proses administrasi pajak dapat berjalan lebih terstruktur.
Perkembangan Pajak Minimum Global
Pada akhir 2024, pemerintah juga menetapkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Aturan tersebut berkaitan dengan penerapan GloBE yang dikembangkan dalam kerangka OECD/G20 Inclusive Framework.
Ketentuan ini terutama relevan bagi grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu. Karena itu, perusahaan yang memiliki struktur usaha lintas negara perlu memperhatikan perkembangan aturan tersebut secara khusus.
Langkah Mengikuti Regulasi Perpajakan 2024
Mengikuti regulasi perpajakan tidak cukup hanya dengan membaca informasi terbaru. Perusahaan juga perlu menerjemahkan perubahan aturan ke dalam proses kerja.
Pertama, periksa prosedur pajak yang perusahaan gunakan saat ini. Selanjutnya, cocokkan prosedur tersebut dengan ketentuan terbaru.
Selain itu, pastikan staf keuangan memahami perubahan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Jika perusahaan menghubungkan sistem pajaknya dengan software akuntansi, lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan layanan akuntansi untuk membantu mengelola informasi keuangan dan administrasi secara lebih terstruktur.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administratif dan menjaga proses perpajakan tetap tertata.
Kesimpulan
Regulasi perpajakan 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan pajak semakin membutuhkan ketelitian terhadap aturan dan sistem administrasi. Perubahan PPh Pasal 21, persiapan Coretax, serta perkembangan pajak minimum global menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai karakteristik wajib pajak.
Memahami regulasi perpajakan 2024 membantu perusahaan menyesuaikan prosedur administrasi dan memastikan kewajiban pajak dikelola secara lebih teratur.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau informasi resmi secara berkala, memperbarui prosedur internal, dan memastikan data perpajakan selalu akurat.